Untukmemastikan penyebab kelangkaan pasokan batu bara ini, Komisi VII akan panggil Menteri ESDM pekan depan. Pertengahan 2022, PLN Sudah Salurkan 511.892 MWh Listrik Hijau. Soal masalah ini, Bambang Haryadi menegaskan bahwa DPR RI akan segera melakukan tindakan pengawasan dengan Menteri ESDM. "Komisi VII akan melakukan sidang secepatnya dengan Namunhal itu bukan hal yang mudah untuk diterapkan. Karena semakin tinggi pangkat seseorang akan semakin mudah baginya untuk melakukan hal semena-mena dan semaunya tanpa mempertimbangkan keadaan orang lain. Oleh karena itu, usaha untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan rakyat harus tetap ditegakkan dengan cara saling mengingatkan Kekuranganitu membuat pemerintah terpaksa melakukan pemadaman listrik bergilir. Kekurangan listrik China disebabkan oleh harga batu bara yang melambung tinggi. Batu bara masih menjadi sumber energi utama di China, menyumbang 60 persen dari total energi pada tahun lalu. China menggunakan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan Listrikmasih harus dimatikan secara bergilir untuk mengurangi pasokan listrik, Setelah pada hari Minggu (4/8) listrik mati di sebagian besar pulau Jawa. Loncat ke konten Menu Mobile Maka mau tidak mau pemerintah harus melakukan realokasi, salah satunya adalah realokasi subsidi BBM. Kemudian, BUMN juga perlu mengkonsolidasikan diri. BUMN sektor kemaritiman harus kuat. Konsolidasi melalui merger/akuisisi ataupun pembentukan holding company di antara BUMN kemaritiman perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitasnya. Pemerintahmelakukan pemadaman listrik secara bergilir semata-mata untuk? - 14838625. falgadrip5du4p falgadrip5du4p 13.03.2018 Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama terjawab • terverifikasi oleh ahli Pemerintah melakukan pemadaman listrik secara bergilir semata-mata untuk? A. Meningkatkan penghasilan masyarakat j12kA6B. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan tidak akan ada pemadaman bergilir oleh PT PLN Persero, meskipun saat ini stok batu bara dalam kondisi kritis dampak dari banjir di Kalimantan Selatan Kalsel. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Rida Mulyana menegaskan listrik akan tetap menyala. "Apakah listrik bakal padam? Nggak, Insya Allah nggak ada pemadaman listrik. Nggak ada kekurangan pasokan listrik. Tugas kita menjamin listrik tetap menyala," tuturnya saat konferensi pers, Rabu 27/01/2021. Begitu pun hingga Februari, Maret, dan seterusnya, menurutnya pihaknya tetap akan memastikan masyarakat tidak akan mengalami kekurangan pasokan listrik. Pada Februari, lanjutnya, meski PLN memerlukan tambahan pasokan batu bara sebanyak 1,2 juta ton, para produsen batu bara sudah berkomitmen untuk tetap memasok batu bara ke PLN. "Saya yakin Februari tidak akan ada krisis seperti itu, artinya listrik nyala terus," ujarnya. Rida mengatakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara akan terus mengawal mandatori pemenuhan batu bara untuk domestik atau Domestic Market Obligation DMO. Sehingga sampai Maret pun pasokan listrik akan tetap dalam kondisi aman. "Sekuat mungkin kita berusaha di tengah kondisi kaya gini lagi pandemi, listrik harus nyala terus," imbuhnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin mengatakan berdasarkan laporan dari PLN, sampai saat ini stok batu bara untuk pembangkit listrik PLN hanya cukup untuk lima hari. Biasanya, stok batu bara PLN bisa mencapai sekitar 15 hari dan pengembang listrik swasta Independent Power Producer/ IPP mencapai sekitar 20-25 hari. "Dalam rapat terakhir kemarin, saya sudah tanya pasokan kemarin, tersedia berapa hari? dijawab Direktur Energi Primer PLN, sampai saat ini lima hari," ungkapnya. Selain pemerintah, jaminan pasokan juga disampaikan oleh pihak PT PLN Persero. Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Agung Murdifi mengatakan, dalam mengantisipasi risiko pasokan batu bara yang terkendala, PLN berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah dan seluruh pemasok batu bara. "Untuk mengantisipasi pasokan batu bara akibat adanya bencana alam banjir yang masih terus terjadi, PLN secara intensif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah dan seluruh pemasok batu bara," tutur Agung, seperti dikutip dari keterangan resmi perseroan kemarin. Menurutnya, PLN yakin bahwa langkah koordinasi yang dilakukan didukung oleh semua pihak. Dukungan tersebut menurutnya akan berdampak pada kelangsungan dan keandalan pasokan listrik bagi seluruh masyarakat. "Kami optimis dan percaya semua pihak akan mendukung upaya PLN dalam menjamin kelangsungan dan keandalan pasokan listrik untuk memastikan kepentingan nasional dan kepentingan seluruh bangsa Indonesia," tutupnya. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Hore! Tarif Listrik Tak Naik sef/sef Jakarta - Masyarakat Peduli Listrik MPL sejak 2 April 2016 sampai 28 Mei 2016 melakukan investigasi terkait masih seringnya pemadaman listrik bergilir di Kepulauan Sumatera. Hasilnya, ditemukan sejumlah faktor yang menyebabkan pemadaman listrik terus berlangsung. Terutama, yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau. Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Listrik MPL, Tomy Radja, menjelaskan, sedikitnya ada enam permasalahan terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Sumatera. Pertama, lantaran kurangnya jumlah pembangkit listrik baik tenaga uap, air, dan diesel sebagai sumber energi listrik bagi masyarakat di wilayah tersebut. Yang kedua, pembangkit yang telah selesai dibangun tidak dapat menjadi sumber pasokan karena energi yang dihasilkannya tidak bisa didistribusikan ke gardu induk GI milik PT. PLN Persero. Ketiga, jikapun GI sudah mendapat pasokan dari pembangkit, ternyata listrik masih juga tidak bisa tersalur ke konsumen PT. PLN Persero baik yang rumah tangga, perkantoran, sarana perekonomian maupun industri karena masih kerap timbul persoalan pertanahan dalam kaitan pengadaan tanah untuk alokasi tapak tower sampai pada lahan right of way RoW atau jalur bebas di bawah saluran transmisi. Keempat, persoalan hukum yang timbul dari kontrak-kontrak PT. PLN Persero dengan pihak lain juga memegaruhi terjadinya pemadaman. Walau jumlahnya tidak terlalu signifikan, namun tetap memberikan implikasi. Persoalan tersebut mencuat ke publik dan ditemukan di Pulau Nias. Kemudian yang kelima, ketidaksiapan PT. PLN Persero dan rekanannya merealisiasikan rencana pembangunan yang sudah dirancang terkait pendisribusian energi dalam kurun 10 tahun terakhir. Keenam, struktur PT. PLN Persero yang teramat berjenjang menjadikan Badan Usaha Milik Negara BUMN ini tidak berbeda dengan struktur dalam suatu kementerian. Hal ini menambah parah persoalan di atas. Saat PT. PLN Persero menghadapi banyak persoalan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di Sumatera. "Idealnya sesuatu struktur menjadi mesin pencari solusi yang dihadapi organisasinya, bukan malah sebaliknya. Namun hal itu tidak terjadi dalam tubuh BUMN yang bersifat melayani publik sekaligus mencari keuntungan," kata Tomy Radja, Selasa 31/5. Namun, menurutnya, nilai lebih PT. PLN Persero mulai terlihat perlahan pascakepemimpinan Dahlan Iskan. Walau Dirut PT. PLN Persero Sofyan Basir belum melakukan reorganisasi untuk merampingkan strukturnya, namun pengalamannya dalam bidang perbankan menambah nilai positif performa BUMN. "Walau masih terlihat masalah pertanahan menjadi persoalan yang jamak seperti sebelumnya, namun penanganannya cenderung terlihat lebih moderat," ucapnya. MPL sendiri melihat, saat ini Sofyan Basir Sudah mengandalkan pendekatan terstruktur untuk mendukung program PT. PLN Persero. Bisa terlihat dari kemampuannya memengaruhi lahirnya keputusan berupa Peraturan Presiden Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Di kalangan masyarakat kelistrikan, lahirnya keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini presiden dan PT. PLN Persero memiliki visi dan misi yang sama dalam penanggulangan dan upaya pengantisipasian pemadaman-pemadaman listrik di Indonesia. Implementasi dari kejelian jajaran direksi BUMN itu, terlihat diformulasi di lapangan. Percepatan atas proyek-proyek yang mangkrak sejak 2008 ditangani dengan cepat. "Kecepatan itu terlihat ketika wilayah Kabupaten Meulaboh berhasil mendapat penenambahan pasokan energi listrik. Lantas diikuti dengan persiapan akhir untuk sebagian wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang sudah mendekati berhasil memproduksi sumber energi listrik namun masih terkendala dalam pendistribusiannya," kata Tomy. Kedua contoh tersebut menandakan bahwa jajaran anak buah Sofyan Basir yang bertanggung-jawab untuk pembangunan di Sumatera memiliki kemampuan di atas rata-rata pegawai PT. PLN Persero saat ini. "Mereka terlihat paham terkait perlunya pencapaian untuk menggapai pemenuhan tingkat kebutuhan listrik untuk menanggulangi persoalan pemadaman-pemadaman seperti selama ini," ucapnya. Menurutnya, yang perlu diperhatikan secara lebih khusus lagi oleh jajaran PT. PLN Persero dan pemerintah pusat adalah, ternyata mayoritas kepala daerah tidak memiliki semangat yang sama dalam kaitan pembangunan dan pendistribusian energi listrik itu kepada masyarakat. "Kami cermati seakan kepala daerah itu tidak menggubris persoalan pemadaman listrik sebagai bagian dari upaya untuk mendegradasi kesejahteraan rakyatnya," ujar Tomy. Bupati dan atau wali kota seakan menganggap bahwa upaya pemenuhan hak atas energi rakyatnya hanya menjadi kewajiban dari pemerintah pusat dan PT. PLN Persero semata. Semua itu bisa dilihat bagaimana wilayah-wilayah di Kota Pekanbaru dan sebagian besar provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Selatan yang malah melakukan tindakan kontraproduktif terhadap upaya penggapaian hak. Selain bersikap tidak perduli, kepala daerah juga terlihat tidak memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan pembangunan. Sumber Suara Pembaruan Saksikan live streaming program-program BTV di sini

pemerintah melakukan pemadaman listrik secara bergilir semata mata untuk